Pada
tanggal 25 Juni 2010 di Manila telah
disahkan Amendemen Konvensi STCW (Standard
of Training, Certification and
Watchkeeping) 1978 as amended
dan STCW Code. Amandemen
STCW 2010 dimaksudkan untuk
menyesuaikan perkembangan dan
kemajuan teknologi serta tantangan
baru di industri pelayaran sehingga
diharapkan dapat meningkatkan
keselamatan dan keamanan pelayaran
internasional, transportasi laut
yang lebih efisien serta
perlindungan lingkungan. Amandemen
Konvensi dirumuskan dengan
mengedepankan prinsip good
corporate governance dan
social responsibility serta
diwujudkan melalui penyeragaman
kompentensi minimum dalam penerbitan
sertifikat kepelautan, peningkatan
pelatihan para peluat dan penetapan
kriteria kesehatan yang diimbangi
dengan peningkatan perhatian
kesehatan para pelaut dengan
pengaturan rest hours yang
memadai. Pengaturan waktu
istirahat dimaksudkan untuk
meminimalisasi penyebab human
errors akibat kelelahan yang
dapat membahayakan keselamatan
pelayaran dan ditetapkan dengan
mempertimbangkan sifat khusus
kegiatan pelayaran.
Pengesahan Amandemen STCW 2010 (juga
disebut Manila Amendment)
dilakukan melalui penandatanganan
Final Act oleh para ketua
delegasi yang hadir pada pertemuan,
Penandatanganan dokumen Final Act
sendiri bukan merupakan pengikatan
negara terhadap Amandemen STCW 2010
melainkan suatu proses seremonial
yang menandai tercapainya konsensus
terhadap dokumen hukum yang telah
dirundingkan selama 4 tahun terakhir
oleh negara-negara anggota IMO yang
merupakan negara pihak dari Konvensi
STCW (Party of the STCW
Convention).
Pengesahan Amandemen Konvensi STCW
2010 bertetapan dengan penetapan
oleh International Maritime
Organization (IMO) tahun 2010
sebagai The Year of Seafarers.
Sekaligus untuk memperingati hal
ini, IMO pada konferensi diplomatik
ini menetapkan tanggal 25 Juni
sebagai The Day of Seafarers
(hari pelaut se-dunia).
Konferensi diplomatik untuk
perubahan Konvensi STCW dibuka pada
tanggal 21 Juni 2010 oleh Wakil
Presiden Philipina, Mr. Noli de
Castro dan dihadiri sekitar 500
delegasi negara-negara anggota IMO
dan organisasi-organisasi
internasional serta para pemangku
kepentingan (stakeholders) di
bidang industri pelayaran. Terpilih
sebagai Ketua Sidang adalah Mr. Neil
Frank R Ferrer (Philippina) dengan
Rear Admiral Peter Brady (Jamaika)
sebagai Ketua Committee of the
Whole. Delegasi Indonesia
diketuai oleh Sekretaris Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut,
Kementerian Perhubungan, Capt. Bobby
R. Mamahit.
Manila, 25 Juni 2010.
